Selama pemerintahan Orde Baru sengaja direkayasa sejarah lahirnya Pancasila. Hal ini bertalian dengan strategi pengendalian sejarah dengan mengecilkan jasa Sukarno dan melebih-lebihkan peran Soeharto.
Dalam kaitan 1 Juni 1945 saat Sukarno berpidato tentang dasar negara yang dinamai Pancasila dikatakan, Mohammad Yamin berpidato sebelum Bung Karno. Soepomo telah menguraikan dasar negara. Bahkan, pada buku-buku sejarah yang digunakan di sekolah diajarkan, Pancasila merupakan karya seluruh bangsa Indonesia sejak zaman purbakala sampai sekarang.
Sejak 1 Juni 1970 Kopkamtib melarang peringatan lahirnya Pancasila. Tanggal 22 Juni 1970, Presiden Sukarno wafat. Sejarawan Perancis, Jacques Leclerc, menyatakan, pada dasarnya Bung Karno "dibunuh dua kali." Berstatus "tahanan rumah" tetapi tak dirawat sehingga kesehatannya memburuk lalu meninggal dan pemikirannya dilarang didiskusikan.
Kontroversi lahirnya Pancasila dimulai awal Orde Baru dengan terbitnya buku Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pancasila jang Otentik (Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan Keamanan, 1971) Nugroho memnyatakan, ada empat rumusan Pancasila: disampaikan Mohammad Yamin 29 Mei 1945; Sukarno (1 Juni 1945); berdasarkan hasil kerja Tim Sembilan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dan seperti termaktub dalam UUD 1945 (18 Agustus 1945). Menurut Nugroho, rumusan Pancasila yang autentik adalah rumusan 18 Agustus 1945 karena Pancasila seperti dalam pembukaan UUD 1945 dilahirkan secara sah (berlandaskan Proklamasi) tanggal 18 Agustus 1945
Pada bagian akhir, Nugroho menandaskan lahirnya Pancasila tidak perlu dikaitkan dengan tokoh secara mutlak. Karena lahirnya sesuatu gagasan sebagai yang abstrak, tidak mudah ditentukan dengan tajam. Yang dapat dipastikan, saat pengesahan format dan resmi daripada suatu dokumen.
Manuver sejarah dari Pusat Sejarah ABRI yang dipimpin Nugroho Notosusanto ini ditentang kalangan sejarawan dan pelaku sejarah. AB Kusuma dalam makalah Menelusuri Dokumen Historis Bahdan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, berdasarkan notula yang ditemukan kembali pada tahun 1989 mengatakan, tidak benar Mohammad Yamin yang pertama mengungkap dasar negara Pancasila. Yamin dalam bukunya mengakui Sukarno sebagai penggali Pancasila. Panitia Lima yang diketuai Hatta juga mengakui Sukarno yang pertama berpidato tentang Pancasila.
Ada pula sejawaran Dr. Anhar Gonggong masih ragu menyatakan Sukarno sebagai penggali Pancasila. Menurut Anhar, Sukarno amat berperan dalam tiga peristiwa yang terkait proses lahirnya Pancasila, yaitu 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945. Pada ketiga kejadian itu, Sukarno menduduki posisi penting (1 Juni) sebagai penyampai pidato, (22 Juni) sebagai Ketua Tim Sembilan yang melahirkan Piagam Jakarta, (18 Agustus 1945) sebagai ketua PPKI yang lalu dipilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dari uraian itu dapat disimpulkan, Sukarno tokoh pertama yang menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara. Ada tokoh lain yang berbicara tentang dasar negara, taetapi hanya Sukarno yang secara eksplisit menyampaikan gagasan tentang Pancasila, termasuk nama Pancasila. Formulasi Pancasila yang disampaikan Sukarno 1 Juni 1945 telah melalui dinamika pembicaaan di antara founding fathers dirumuskan menjadi Pancasila yang dikenal sekarang, yang tidak sama rumusan maupun urutannya dengan yang disampaikan Bungkarno pada 1 Juni 1945.
Peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni seyogianya tidak lagi mempermasalahkan kontroversi yang diciptakan era Orde Baru, tetapi lebih memusatkan perhatian tentang penerapan ideologi pada semua bidang kehidupan bangsa. Bagaimana cara menyakinkan seluruh komponen bangsa bahwa Pancasila adalah ideologi paling tepat bagi bangsa kita. Pancasila memberikan temapat kepada semua agama, golongan, dan suku bangsa. Bila mau memilih ideologi lain, pasti menimbulkan friksi bagi golongan yang tidak setuju.
Dalam memperringati lahirnya Pancasila, sebaiknya kita tidak mengultuskan seseorang. Kita menghargai jasa Sukarno sebagai penggali Pancasila meski rumusan Pancasila yang sekarang digunakan adalah hasil rumusan kolektif bapak-bapak pendiri bangsa. Kita tidak boleh melakukan kultus individu. Sebaliknya tuduhan pada seorang proklamator seperti Bung Karno seharusnya dicabut. Pelecehan terhadap Sukarno tampak dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/1967 tentang pengalihan kekuasaan terhadap Soeharto. Kita tidak menggugat pengalihan kekuasaan ini karena terlah terjadi. Tapi konsiderans yang menyebutkan Sukarno melakukan kebijakan yang "menguntungkan G30S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G30S/PKI" perlu dipertanyakan.
Bila diakui G30S/PKI itu merupakan gerakan kudeta untuk menggulingkan Presiden Sukarno, mengapa Sukarno memihak dan melindungi pelakunya? Saat itu Sukarno masih menjadi presiden, tak mungkin ia membantu kelompok yang ingin menggulingkan diri sendiri. Rehabilitasi nama baik Sukarno agar segara diberikan pemerintah.
Comments