Febriliano's Blog

Segala propaganda untuk mendelegitimasi hasil Pemilihan Umum 2019 perlu segera diakhiri. Tudingan tanpa bukti tentang kecurangan yang disampaikan berulang-ulang bisa menggerus kepercayaan publik atas hasil pemilu. Sikap yang tidak sportif, bahkan kotor, itu akan membahayakan demokrasi. Propaganda tersebut dimulai dengan menyerang lembaga yang melakukan hitung cepat (quick count) hasil pemilu. Kubu pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyerukan agar masyarakat tak mempercayai semua hasil hitung cepat yang mengunggulkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Seruan seperti itu jelas aneh sekaligus membodohi masyarakat. Di banyak negara, quick count justru merupakan alat kontrol hasil pemilu. Kubu oposisi atau penantang biasanya memakai hitung cepat untuk mengantisipasi kecurangan penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu. Sebab, sepanjang memakai metode ilmiah yang benar, hasil hitung cepat telah terbukti 99

MENGANCIK pukul tiga sore pada hari pencoblosan 17 April, wajah tetamu di rumah peninggalan orang tua Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, terlihat lesu. Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Djoko Santoso, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menekuk muka. Mereka menatap satu-satunya layar televisi yang menampilkan saluran TV One di ruang tengah itu. Saluran tersebut mulai menayangkan hasil hitung cepat pemilihan presiden 2019 oleh sejumlah lembaga survei. Salah satunya Indikator Politik Indonesia, yang menunjukkan perolehan suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai 55,97 persen dan Prabowo-Sandiaga 44,03 persen. Waktu itu, data yang masuk belum separuhnya. Amien Rais membuka suara. Menurut Amien, peluang menang kian tipis jika selisih suara kian tebal. "Bisa kalah kita kalau lebih dari 10 persen," ujarnya. Ia membalikkan badan, lalu masuk ke ruang kerja Prabowo. Di dalam ruangan, Pr