Febriliano's Blog

DAHLIA Zein baru selesai melahap makanannya di sebuah restoran Padang di perempatan Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, saat telepon selulernya berdering, Rabu malam, 22 Mei lalu. Ketua Umum Baladhika Indonesia Jaya, organisasi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, tersebut mendapat laporan dari anak buahnya soal kisruh dalam unjuk rasa di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jalan M.H. Thamrin, yang berjarak sekitar 300 meter dari posisi Dahlia. "Saya bilang, 'Ya udah, benturin aja. Chaos-in aja sekalian,'" ujar Dahlia kepada Tempo di sebuah kafe di pusat belanja Cilandak Town Square, Sabtu, 1 Juni lalu. Dahlia mengaku kesal karena polisi menyuruh pengunjuk rasa pulang setelah mereka berbuka puasa. Menurut dia, sejumlah anggota Baladhika dari berbagai daerah ikut berunjuk rasa mempersoalkan dugaan kecurangan dalam pemilu presiden. Membantah mengerahkan massa pengunjuk rasa ke Bawaslu, Dahlia mengatakan anak buahnya datang atas inisiati

Pada tahun 1968 terbit buku Prof. Slamet Mulyana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara . Buku itu dilarang oleh Kejaksaan Agung karena mengungkapkan hal-hal yang kontroversial waktu itu, yakni sebagian Wali Songo berasal dari China. Tidak ada salahnya, bila benar bahwa sembilan penyebar agama Islam itu dari China atau dari belahan dunia mana pun. Yang menjadi persoalan adalah saat itu rezim Orde Baru telah menetapkan China sebagai musuh karena negara itu dituduh membantu Gerakan 30 September 1965. Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Beijing, dan segala yang berbau China dilarang. Pada era reformasi ini ada baiknya pendapat Slamet Muljana itu dikaji ulang dengan pikiran yang lebih tenang. Slamet Muljana membandingkan atau lebih tepat-melakukan kompilasi terhadap tiga sumber yaitu, Serat Kanda , Babad Tanah Jawi dan naskah dari Klenteng Sam Po Kong yang ditulis Poortman dan dikutip Parlindungan. Residen Poortman

Selama pemerintahan Orde Baru sengaja direkayasa sejarah lahirnya Pancasila. Hal ini bertalian dengan strategi pengendalian sejarah dengan mengecilkan jasa Sukarno dan melebih-lebihkan peran Soeharto. Dalam kaitan 1 Juni 1945 saat Sukarno  berpidato tentang dasar negara yang dinamai Pancasila dikatakan, Mohammad Yamin berpidato sebelum Bung Karno. Soepomo telah menguraikan dasar negara. Bahkan, pada buku-buku sejarah yang digunakan di sekolah diajarkan, Pancasila merupakan karya seluruh bangsa Indonesia sejak zaman purbakala sampai sekarang. Sejak 1 Juni 1970 Kopkamtib melarang peringatan lahirnya Pancasila. Tanggal 22 Juni 1970, Presiden Sukarno wafat. Sejarawan Perancis, Jacques Leclerc, menyatakan, pada dasarnya Bung Karno "dibunuh dua kali." Berstatus "tahanan rumah" tetapi tak dirawat sehingga kesehatannya memburuk lalu meninggal dan pemikirannya dilarang didiskusikan. Kontroversi lahirnya Pancasila dimulai awal Orde Baru dengan terbitnya buku Nugr