Febriliano's Blog

Membuat e budgeting? Apa susahnya? Berikut contoh Smart e budgeting sederhana... 'Membuat variabel '================ Dim HargaLemAibon_Wajar As Long Dim HargaLemAibon_Maling As Long Dim TanyaMaling As Char Dim InputHarga As String Dim Keterangan As String 'Mengeset harga MarkUp Lem Aibon '=============================== HargaLemAibon_Maling = 8280000000 'Login awal '========== Console.Write("Apakah Anda Maling? Y/N ") TanyaMaling = Console.ReadLine() 'Menginput Harga Wajar Lem Aibon '=============================== Console.Write("Harga Wajar Lem Aibon : ") InputHarga = Console.ReadLine() 'Konversi tipe data '=============================== HargaLemAibon_Wajar = Long.Parse(InputHarga) 'Mengecek apakah User termasuk Maling? '===================================== If TanyaMaling = "Y" Or TanyaMaling = "y" Then 'Jika user Maling, membuat Peringatan kalo Maling sala

Jika ada slogan "Pembeli adalah raja", maka slogan ini tidak berlaku untuk semua penyedia barang dan jasa. Ada sebagian dari mereka yang menganggap "HANYA calon pembeli yang raja. Sementara pembeli adalah sampah yang bisa dicampakkan begitu saja". Pengalaman ini saya bagikan untuk memastikan bahwa semua hal yang saya alami tidak terjadi pada Anda. Sekitar pertengahan tahun 2018, saya membeli 1 unit kendaraan dari sebuah dealer terkenal di Surabaya. Kendaraan ini tidak mempunyai pilihan varian dengan dengan AC terpasang. Sales dealer berkata bisa membantu pemasangan AC untuk unit tersebut melalui rekanan atau vendor dari merk kendaraan tadi. Rekanan itu dikenalkan sebagai  Pak Rudi. Dikatakan bahwa Pak Rudi melayani pemasangan AC dari hampir semua dealer mobil di Surabaya. Sesuai perjanjian, saya setuju kendaraan sudah terpasang AC pada saat dikirim. Harga yang harus saya bayar adalah 5,5 juta rupiah. Setelah beberapa lama, masalah pertama muncul. Diawali deng

Sering kali, pesan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" tertulis di bon atau struk belanja dari toko atau si pedagang.  Pesan itu seakan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar konsumen. Padahal, tak jarang, barang yang sudah dibeli tersebut ternyata cacat. Sebenarnya, bolehkah konsumen mengembalikan barang cacat yang didapat kepada si pedagang? Bagaimana dasar hukumnya? Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya sudah mengatur kesetaraan antara si pedagang dan si pembeli. Salah satunya ada pada pasal 18 beleid tersebut. "Kalau di bon ada tulisan 'barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan' sebetulnya itu pedagang sudah melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Kalau barang cacat, harus dong dikembalikan," kata Widodo dalam Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Kon

DAHLIA Zein baru selesai melahap makanannya di sebuah restoran Padang di perempatan Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, saat telepon selulernya berdering, Rabu malam, 22 Mei lalu. Ketua Umum Baladhika Indonesia Jaya, organisasi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, tersebut mendapat laporan dari anak buahnya soal kisruh dalam unjuk rasa di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jalan M.H. Thamrin, yang berjarak sekitar 300 meter dari posisi Dahlia. "Saya bilang, 'Ya udah, benturin aja. Chaos-in aja sekalian,'" ujar Dahlia kepada Tempo di sebuah kafe di pusat belanja Cilandak Town Square, Sabtu, 1 Juni lalu. Dahlia mengaku kesal karena polisi menyuruh pengunjuk rasa pulang setelah mereka berbuka puasa. Menurut dia, sejumlah anggota Baladhika dari berbagai daerah ikut berunjuk rasa mempersoalkan dugaan kecurangan dalam pemilu presiden. Membantah mengerahkan massa pengunjuk rasa ke Bawaslu, Dahlia mengatakan anak buahnya datang atas inisiati

Pada tahun 1968 terbit buku Prof. Slamet Mulyana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara . Buku itu dilarang oleh Kejaksaan Agung karena mengungkapkan hal-hal yang kontroversial waktu itu, yakni sebagian Wali Songo berasal dari China. Tidak ada salahnya, bila benar bahwa sembilan penyebar agama Islam itu dari China atau dari belahan dunia mana pun. Yang menjadi persoalan adalah saat itu rezim Orde Baru telah menetapkan China sebagai musuh karena negara itu dituduh membantu Gerakan 30 September 1965. Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Beijing, dan segala yang berbau China dilarang. Pada era reformasi ini ada baiknya pendapat Slamet Muljana itu dikaji ulang dengan pikiran yang lebih tenang. Slamet Muljana membandingkan atau lebih tepat-melakukan kompilasi terhadap tiga sumber yaitu, Serat Kanda , Babad Tanah Jawi dan naskah dari Klenteng Sam Po Kong yang ditulis Poortman dan dikutip Parlindungan. Residen Poortman

Selama pemerintahan Orde Baru sengaja direkayasa sejarah lahirnya Pancasila. Hal ini bertalian dengan strategi pengendalian sejarah dengan mengecilkan jasa Sukarno dan melebih-lebihkan peran Soeharto. Dalam kaitan 1 Juni 1945 saat Sukarno  berpidato tentang dasar negara yang dinamai Pancasila dikatakan, Mohammad Yamin berpidato sebelum Bung Karno. Soepomo telah menguraikan dasar negara. Bahkan, pada buku-buku sejarah yang digunakan di sekolah diajarkan, Pancasila merupakan karya seluruh bangsa Indonesia sejak zaman purbakala sampai sekarang. Sejak 1 Juni 1970 Kopkamtib melarang peringatan lahirnya Pancasila. Tanggal 22 Juni 1970, Presiden Sukarno wafat. Sejarawan Perancis, Jacques Leclerc, menyatakan, pada dasarnya Bung Karno "dibunuh dua kali." Berstatus "tahanan rumah" tetapi tak dirawat sehingga kesehatannya memburuk lalu meninggal dan pemikirannya dilarang didiskusikan. Kontroversi lahirnya Pancasila dimulai awal Orde Baru dengan terbitnya buku Nugr

SEPEKAN sebelum batas akhir penetapan hasil Pemilihan Umum 2019 yang jatuh pada 22 Mei 2019, Soenarko mencak-mencak terhadap Heriansyah, anak buahnya yang bermukim di Aceh. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu menanyakan alasan paket senjata dari Aceh tak kunjung dikirim ke Jakarta, padahal sudah dipesan sejak beberapa bulan sebelumnya. Heriansyah kemudian mengirimkan pesanan tersebut. Tapi, sebelum senapan laras panjang itu sampai ke tangan Soenarko, aparat mencegatnya. Menurut Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, senapan dari Aceh itu rencananya digunakan untuk menyerang aparat dan pengunjuk rasa pada 22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. "Kalau ada yang tewas, seolah-olah aparat yang melakukan," ujar Tito dalam konferensi pers, 21 Mei lalu. Menurut pengakuan Heriansyah kepada penyidik, perkenalannya dengan Soenarko terjadi ketika pensiunan jenderal bintang dua yang kini berumur 65 tahun itu menjabat Panglima

Kerusuhan yang pecah pada 22 Mei kemarin di Jakarta sedikit-banyak terjadi karena disulut oleh perselisihan di antara dua kubu calon presiden ihwal hasil Pemilihan Umum 2019. Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan Joko Widodo dan menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden itu. Sikap Prabowo jelas menunjukkan bahwa dia tidak siap kalah. Kubu Prabowo malah terus melontarkan tudingan yang hendak mendeligitimasi pemilu. Mereka menuduh sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal karena diracun. Padahal hasil audit medis oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa penyebab kematian para petugas adalah berbagai penyakit. Mereka menyalahkan banyak data salah input dalam sistem informasi penghitungan suara KPU, padahal sistem itu hanya alat kontrol dan informasi untuk masyarakat. Penghitungan sebenarnya tetap didasarkan pada rekapitulasi berjenjang. Mereka juga menilai Mahkamah Konstitusi tak dapat dip

Apa yang terjadi di Jakarta pada 22 Mei alias 225 nanti? Kalau tidak ada sesuatu yang gawat dari alam, di gedung Komisi Pemilihan Umum akan banyak orang berkumpul. Ribuan polisi berjaga-jaga dan lebih banyak lagi orang berseliweran di sana. Hari itu, KPU mengumumkan hasil pemilu, terutama yang ditunggu adalah siapa yang memenangi pemilihan presiden. Meski saya bisa menduga siapa pemenangnya, tapi karena saya bukan peramal, tidak baik mendahului titah Tuhan. Perlu berandai-andai. Lalu, andai pemenangnya adalah pasangan Prabowo-Sandiaga, banyak orang akan bersujud syukur. Pendukung Jokowi-Ma'ruf besar kemungkinan akan menggugat keputusan ini ke Mahkamah Konstitusi. Ini jalur hukum yang sah sesuai dengan Pasal 475 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Namun, andai yang menang pasangan Jokowi-Ma'ruf, pasti pendukung Prabowo-Sandiaga akan kecewa banget. Mereka sudah mimpi menang 62 persen (kebetulan sama dengan kode telepon negeri ini) meski kemudian direvisi menjadi 54

Barangkali, tanpa HIK tak akan ada denyut dan degup Solo di malam hari. Dan HIK memang hanya ada di Solo. Sebuah lembaga khas Solo yang tiada duanya di dunia. Pada dasarnya, HIK adalah penjual wedang (minuman panas) dan jajanan maupun pangannan yang cocok untuk mendampingi minuman panas itu. Di masa lalu, pedagang HIK (hampir semuanya laki-laki) memikul dagangannya menyusuri jalan-jalan sempit di kampung-kampung. Sebelah pikulan berisi tungku kayu dengan ceret air panas yang terus dijaga mendidih. Di pikulan lain penuh jajanan, seperti pisang goreng, pisang rebus, singkong dan ubi rebus, lentho (semacam perkedel dari kacang tholo), klemnyem (seperti misro di Tatar Sunda) dan banyak macam lainnya. Bagi yang perlu makanan lebih berat, tersedia nasi kucing - yaitu  nasi sebungkus kecil dengan sedikit lauk sederhana biasanya secuil bandeng goreng, muhun goreng, dan sambel. Saking kecilnya maka disebut nasi kucing, seolah-olah untuk makannan kucing. Lauk pauk yang tersedia sebagai tamb

Segala propaganda untuk mendelegitimasi hasil Pemilihan Umum 2019 perlu segera diakhiri. Tudingan tanpa bukti tentang kecurangan yang disampaikan berulang-ulang bisa menggerus kepercayaan publik atas hasil pemilu. Sikap yang tidak sportif, bahkan kotor, itu akan membahayakan demokrasi. Propaganda tersebut dimulai dengan menyerang lembaga yang melakukan hitung cepat (quick count) hasil pemilu. Kubu pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyerukan agar masyarakat tak mempercayai semua hasil hitung cepat yang mengunggulkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Seruan seperti itu jelas aneh sekaligus membodohi masyarakat. Di banyak negara, quick count justru merupakan alat kontrol hasil pemilu. Kubu oposisi atau penantang biasanya memakai hitung cepat untuk mengantisipasi kecurangan penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu. Sebab, sepanjang memakai metode ilmiah yang benar, hasil hitung cepat telah terbukti 99

MENGANCIK pukul tiga sore pada hari pencoblosan 17 April, wajah tetamu di rumah peninggalan orang tua Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, terlihat lesu. Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Djoko Santoso, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menekuk muka. Mereka menatap satu-satunya layar televisi yang menampilkan saluran TV One di ruang tengah itu. Saluran tersebut mulai menayangkan hasil hitung cepat pemilihan presiden 2019 oleh sejumlah lembaga survei. Salah satunya Indikator Politik Indonesia, yang menunjukkan perolehan suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai 55,97 persen dan Prabowo-Sandiaga 44,03 persen. Waktu itu, data yang masuk belum separuhnya. Amien Rais membuka suara. Menurut Amien, peluang menang kian tipis jika selisih suara kian tebal. "Bisa kalah kita kalau lebih dari 10 persen," ujarnya. Ia membalikkan badan, lalu masuk ke ruang kerja Prabowo. Di dalam ruangan, Pr

Ariel Heryanto, Direktur Monash Herb Feith Indonesia Engagement Centre, Monash University, Australia NYARIS setengah abad usia golongan putih (golput). Apa saja yang masih sama dan telah berubah di Indonesia? Mengapa golput populer dan makin besar? Sejak dulu golput merupakan pesan politik, bertujuan mengurangi atau menolak keabsahan pemilihan umum. Ia semacam mosi tidak percaya terhadap semua kontestan pemilu atau sistem pemilihan umum secara keseluruhan. Gejala ini mengglobal akibat krisis kepercayaan terhadap institusi negara, terhadap janji-janji dan idealisme nasionalisme, terhadap partai politik. Golput jelas terlihat di berbagai negara yang lebih awal membangun modernitas liberal dan lebih dini mengecewakan warga bangsanya. Di Amerika Serikat, yang sering berkoar soal demokrasi, peserta pemilu berkisar 55-60 persen. Sedangkan di Australia, para pemilih diwajibkan ikut pemilu dan diancam pidana bila sengaja menghindar. Tampaknya tidak semua orang suka demokrasi dan h